Semarang – Viralnya disosial media tiktok FPKS DPRD Jateng, beberapa oknum Anggota Banser diacara PKS membuat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang Angkat Bicara terkait adanya Banser Gadungan ber KTA PKS.
Melalui Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasatkorcab) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Semarang, M. Mohlis mengungkapkan, pria beratribut Banser merupakan kader PKS dan memiliki KTA PKS.
“Orangnya mengaku hanya simpatisan PKS saja karena diminta jadi tim sukses. Tapi, dia punya KTA resmi sebagai kader PKS,” bebernya dalam jumpa pers di PCNU Semarang, Kamis (28/9/2023).
Hal itu diketahui setelah pihaknya meminta keterangan kepada kader PKS beratribut Banser yang mengajak 9 personel dalam kegiatan pengamanan PKS Bersholawat.
“Dia juga mengaku baru mengenal Banser dan belum pernah ikut pendidikan dasar (Diklatsar) Banser sebagai syarat menjadi anggota, hanya tertarik jadi Banser, dan suka menggunakan atribut Banser,” urainya.
Kepada pelaku, ia menjelaskan berbagai aturan terkait Ansor dan Banser sebagai organisasi badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama. Satu diantaranya harus mengikuti jenjang kaderisasi.
“Jadi dia bukan anggota Banser. Kita sudah klarifikasi itu, dan edukasi kepada yang bersangkutan agar memahami peraturan yang ada, termasuk jika ingin bergabung sebagai personel Banser,” jelasnya.
Sementara, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman mengatakan, 9 personel Banser tersebut mengaku tidak ada rencana mengikuti kegiatan, apalagi sampai naik panggung karena tidak ada intruksi dari Pimpinan Cabang.
“Sudah kami klarifikasi semua personel yang terlibat dalam pengamanan acara itu,” katanya.
Oleh karena itu, tidak ada rencana Banser nyanyi lagu kebanseran sebagaimana video yang diviralkan oleh fraksi PKS dalam TikTok.
“Tidak ada unsur kesengajaan mendukung acara tersebut. Kejadian itu berlangsung spontan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Ansor Banser merupakan garda depan dalam mengawal negara dan agama. Karenanya, Banser sering terlibat aktif dalam pengamanan Kiai atau Habib dalam berbagai kesempatan.
“Jadi mereka mereka itu niatnya baik ingin mengawal Kyai tapi menjadi salah karena acara nya Parpol, sudah jelas intruksi pusat per 8 september 2023, bahwa tidak boleh menggunakan atribut atau simbol-simbol Organisasi dalam kegiatan partai politik,”tutupnya.(den/red)
