BANJARMASIN – Pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV/2024 di Kalimantan Selatan menyoroti sejumlah problem serius, salah satunya adalah rendahnya partisipasi dalam acara pembukaan yang berlangsung di Stadion Paman Birin, Kota Banjarbaru, pada Kamis (22/8/24). Opening ceremony Porwanas kali ini terkesan sepi dan minim peserta, berbeda dengan event serupa di tahun-tahun sebelumnya yang selalu dihadiri oleh banyak peserta.
Hingga pukul 11.00, terlihat banyak kursi kosong di stadion karena banyak Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi yang tidak mengirimkan atlet dan official mereka. Penyelenggara bahkan harus mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kursi kosong tersebut. Keterlambatan kedatangan pejabat tinggi, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, juga menambah kesan negatif pada acara ini, di mana keduanya dijadwalkan hadir namun hingga menjelang akhir acara belum juga tampak hadir.
Beberapa PWI Provinsi yang absen di pembukaan Porwanas antara lain PWI Riau, PWI Sumatra Barat, PWI Banten, PWI DKI Jakarta, PWI Jawa Tengah, PWI Jawa Timur, PWI Sulawesi Barat, PWI Maluku Utara, dan beberapa lainnya. PWI Lampung, Jawa Barat, dan PWI Jambi hanya mengirimkan tidak lebih dari tujuh orang, yang nampaknya hanya untuk keperluan administrasi internal. Bahkan PWI Bangka Belitung memilih untuk tidak memberangkatkan kontingennya sama sekali. Mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terkait penampilan Henry Ch Bangun yang bukan anggota PWI, tetapi diberikan kesempatan untuk berbicara mewakili PWI Pusat.
“Kami boikot Porwanas XIV karena ajang ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak oleh mantan Ketum PWI Pusat yang sudah dipecat beserta kelompoknya,” kata M. Fathurrakhman saat dihubungi melalui telepon pada Kamis (22/8). Pernyataan ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap pengelolaan acara dan penampilan individu yang dianggap tidak sesuai.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Porwanas di Banjarmasin, dengan menekankan bahwa event ini seharusnya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi bagi seluruh warga PWI tanpa terkecuali. Namun, PWI Jawa Timur juga melakukan pemboikotan terhadap acara pembukaan sebagai bentuk protes setelah mengetahui bahwa Henry Ch Bangun, mantan Ketum PWI Pusat yang sudah dipecat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili PWI Pusat.
“Ketua Umum PWI Pusat yang sah saat ini adalah bang Zulmansyah Sekedang. Tapi bang Zulmansyah tidak memaksakan diri untuk tampil di acara pembukaan, semata menyadari bahwa event ini harus sukses dan harus dipisahkan dari dinamika politik internal yang sedang terjadi. Tapi ada pihak lain – termasuk Henry Ch Bangun –yang justru memanfaatkan Porwanas hanya untuk kepentingan kelompoknya. Kasihan PWI Kalsel yang menjadi panitia,” tegas Cak Item, panggilan akrab Lutfil Hakim, dalam pernyataannya di Banjarmasin, Kamis (22/8).
Ketua PWI DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo juga mengungkapkan bahwa seharusnya panitia dapat mensterilkan Porwanas XIV dari kepentingan pihak manapun yang sedang bersengketa di internal PWI. Kesit mengkritik keputusan panitia yang tetap memberikan kesempatan kepada Henry Ch Bangun untuk menyampaikan sambutan mewakili PWI Pusat, padahal individu tersebut bukan lagi anggota PWI.
“Kami (DKI) cinta olahraga. Harusnya ajang ini bersih dari kepentingan pihak yang berkonflik agar pelaksananan Porwanas sejak pembukaan hingga penutupan berjalan sukses. Tapi kami berterimakasih kepada Pemprov Kalsel yang telah memfasilitasi pelaksanaan Porwanas XIV,” kata Kesit Budi Handoyo, saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis (22/8/2024).
Ketidakhadiran banyak kontingen dan ketidakpuasan terhadap pengelolaan acara menambah catatan buruk bagi penyelenggaraan Porwanas XIV. Tindakan boikot dari beberapa PWI Provinsi menunjukkan ketegangan internal yang melibatkan politik dan kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak mencoreng event yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan dan olahraga bagi seluruh wartawan di Indonesia. Penyelenggara diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini untuk memperbaiki tata kelola acara di masa depan agar dapat menghindari konflik dan memastikan penyelenggaraan yang lebih baik.[alf/red]
