MANGKUNEGARAN – Dalam catatan sejarah, berdirinya Praja Mangkunegaran diperoleh melalui perjuangan. Babad Panambangan, salah satu kitab sejarah penting Praja Mangkunegaran menceritakan bahwa Raden Mas Said atau dikenal masyarakat sebagai Pangeran Sambernyawa merupakan pejuang tangguh ketika melawan tiga kekuatan koalisi yang dipimpin Belanda, Pakubuwana II dan Hamengkubuwana I.
Usai perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said, Kasunanan, Kasultanan dan Belanda pada tanggal 17 Maret 1757, dimulailah babak baru pemerintahan Mangkunegaran. Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I membangun budaya politik baru di Praja Mangkunegaran. Budaya politik itu memadukan budaya politik Mataram dan pengalaman sejarah perang gerilya yang dilancarkan Raden Mas Said selama 24 tahun.
Dalam budaya politik Mataram, negara menyatu dengan raja. Dalam budaya Mataram, raja adalah Khalifatullah yang dapat disejajarkan dengan wakil Tuhan di dunia. Sebagai wakil Tuhan, sang penguasa memilik jarak sosial dengan rakyat.
Di budaya politik Mangkunegaran, keberadaan penguasa atau raja karena rakyat. Dalam hal ini adalah para pengikut Pangeran Sambernyawa yang berjuang melawan penjajah Belanda dan penguasa Mataram yang dianggap zalim. Terdapat 18 pengikut setia dari Raden Mas Said paska berdirinya Praja Mangkunegaran mereka menempati posisi penting dan seluruhnya menggunakan nama Djojo atau Jaya, yang berarti berhasil atau menang.
Berdasarkan cerminan perjuangan Raden Mas Said, budaya politik yang dikembangkannya adalah Tri Dharma atau tiga kebaktian. Tri Dharma itu meliputi, mulat sarira hangrasawani, rumangsa melu handarbeni, dan melu hangrungkebi. Mulat sasrira hangrasawani merupakan candrasengkala tahun pendirian Mangkunegaran yaitu tahu 1682 Saka atau 1757 Masehi. Mulat sarira artinya memahami diri sendiri dengan cara introspeksi diri agar mampu mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi perbaikan pribadi.
Disamping itu juga mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu atau masa perjuangan. Melalui introspeksi diri akan timbul kesadaran rasa kesetiakawanan diantara kawan seperjuangan yang selanjutnya membentuk trah Mangkunegaran atau wong Mangkunegaran. Mulat sarira bukan hanya sebagai semboyan, tetapi juga menjadi pedoman utama bagi rakyat sewaktu mendirikan Praja Mangkunegaran.
Ajaran kedua dari budaya politik Mangkunegaran adalah rumangsa melu handarbeni. Semboyan ini disampaikan oleh Raden Mas Said setelah dinobatkan menjadi Mangkunegara I. Prinsip ini disampaikan Mangkunegara I kepada para pengikutnya untuk diteruskan kepada keturunan dan rakyat di tlatah Mangkunegaran.
Melalui cara ini, Mangkunegara I berupaya menyadarkan kepada para pengikut dan rakyatnya bahwa Mangkunegaran adalah milik bersama sebagai tempat memperoleh sumber kehidupan dari tanah-tanah yang berada di tlatah Mangkunegaran.
Oleh karena itu perlu dibangun rasa saling percaya antara raja dengan rakyat. Keduanya harus membangun hubungan yang bersumber dari nilai-nila manunggaling kawula gusti dengan tafsir baru paska perjuangan. Ajaran kedua ini dapat dipandang sebagai kontrak sosial-politik antara raja dengan rakyat.
Ajaran ketiga adalah melu hangrungkebi. Dalam ajaran ini antara raja dengan rakyat bersama-sama berkewajiban mempertahankan Praja Mangkunegaran. Telah ada kesepakatan untuk merasa memiliki yang dilandasi pada pemikiran di masa perjuangan, maka semua rakyat Mangkunegaran wajib berjuang mempertahankan Praja Mangkunegaran jika diserang musuh. Azas ketiga ini merupakan embrio lahirnya nasionalisme di Nusantara.
Budaya politik Tri Dharma merupakan penjabaran dari semboyan perjuangan Mangkunegara I yang dikenal dengan tiji tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Semboyan ini memiliki makna bahwa Raden Mas Said dan pengikutnya akan saling bekerja sama membangun kesetiaan untuk berjuang mencapai kemenangan, hasilnya Praja Mangkunegaran sebagai “rumah bersama”.(den/red)
Sumber : Puro Mangkunegaran
