BOJONEGORO – Pembangunan Puskesmas Tanjungharjo Tahap II yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 kembali mendapat sorotan. Proyek yang memasuki tahap kontrak dengan pemenang lelang CV. ALANKAR dari Lamongan ini diharapkan dapat dikerjakan tepat waktu. Namun, dengan sisa waktu yang hanya sekitar tiga bulan, muncul keraguan apakah pengerjaan proyek konstruksi tersebut dapat diselesaikan sesuai target.
Dikutip dari laman lpse.bojonegorokab.go.id, Proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan berhasil dimenangkan oleh CV. ALANKAR dengan nilai negosiasi Rp. 2.610.641.462,17, memberikan selisih 12,98% atau senilai Rp. 389.358.537,83 dari nilai pagu. Proses tender yang dilakukan menggunakan metode pengadaan pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur berdasarkan harga terendah. Dari 131 peserta lelang, CV. ALANKAR keluar sebagai pemenang untuk melanjutkan pembangunan puskesmas yang sebelumnya tertunda.
Perlu diingat, pada tahun 2023, proyek yang sama juga dianggarkan dengan total pagu sebesar Rp. 5.485.240.000,00 untuk pekerjaan pengurugan tanah dan pembangunan tahap awal. Proyek tersebut dimenangkan oleh PANGESTU JAYA dari Bojonegoro dengan nilai negosiasi sebesar Rp. 4.388.192.000,00, memberikan selisih sebesar 20% atau Rp. 1.097.048.000. Namun, proyek ini terbengkalai di tengah jalan dan tercatat sebagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023. Kondisi ini menambah kekhawatiran terhadap kelanjutan pembangunan Puskesmas Tanjungharjo tahap II.
Muhammad Anas, dari NGO GSN Foundation Bojonegoro, menyuarakan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan proyek ini.
“Kami berharap adanya pengawasan serius mengingat tahapan tender saat ini baru sampai proses penandatanganan kontrak, sedangkan waktu yang tersisa hanya sekitar tiga bulan. Apakah proyek itu akan bisa dikerjakan tepat waktu dan tidak terjadi lagi seperti yang dulu, dengan waktu semepet ini?” ujar Anas dalam sorotannya.
Kekhawatiran Anas tidak berlebihan, mengingat proyek serupa tahun lalu tidak mampu diselesaikan tepat waktu dan bahkan menjadi sorotan BPK. Pembangunan infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas Tanjungharjo sangatlah vital untuk masyarakat, namun ketepatan waktu dan kualitas pengerjaan harus tetap menjadi prioritas. Jika tidak, proyek yang kembali tersendat akan menambah catatan buruk bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro sebagai instansi yang membidangi proyek ini.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Kesehatan Bojonegoro mengenai langkah-langkah antisipatif untuk memastikan proyek ini dapat berjalan sesuai jadwal. Pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menghindari masalah serupa yang terjadi pada tahap sebelumnya. Proyek ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki catatan buruk pembangunan Puskesmas di Tanjungharjo yang sempat tertunda.
Warga berharap, pembangunan Puskesmas ini dapat segera rampung demi meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah proyek ini mampu diselesaikan tepat waktu atau justru kembali menambah daftar panjang proyek bermasalah di Bojonegoro.[den/red]
