Bojonegoro – Pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, Adriyanto memaparkan beberapa poin penting terkait penyusunan APBD, mulai dari pendapatan hingga belanja daerah yang direncanakan untuk tahun depan. Namun, satu hal yang terus menjadi sorotan adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa banyak program belum terlaksana secara optimal. Rabu (16/10/2024).
Adriyanto mengakui bahwa Silpa yang besar adalah masalah serius dan berkomitmen untuk meminimalisirnya dalam APBD 2025. “Kami berupaya untuk secara optimal melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana target yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa) dengan jumlah yang besar,” tegasnya.
Pernyataan ini menanggapi kritik dari berbagai fraksi yang mempertanyakan efektivitas belanja daerah selama ini.
Tingginya Silpa dianggap sebagai cerminan dari ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Meski APBD dirancang dengan ambisi tinggi, realisasinya sering kali tidak sesuai harapan, sehingga anggaran yang tersisa pun menumpuk. Tahun 2025, Pemkab Bojonegoro memperkirakan pendapatan sebesar Rp 5,1 triliun, namun anggaran belanja daerah mencapai Rp 7,4 triliun, meninggalkan defisit sebesar Rp 2,2 triliun. Defisit ini rencananya akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Selain defisit anggaran, beberapa fraksi DPRD juga menyoroti program-program yang dinilai tidak tepat sasaran dan kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah Pemkab benar-benar mampu menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Salah satu isu yang disoroti adalah pengelolaan sektor pertanian yang, meskipun memiliki potensi besar, belum sepenuhnya digarap maksimal. Adriyanto menanggapi dengan memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong inovasi pertanian melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan dan biosaka, namun hal ini dirasa masih perlu diuji implementasinya.
Adriyanto juga menyebutkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, kenyataannya, ketergantungan ini masih cukup tinggi, dengan lebih dari 80% pendapatan daerah berasal dari transfer pusat. Meskipun Pemkab berusaha mengembangkan potensi pariwisata, pertanian, dan industri kecil, hasilnya belum terlihat signifikan.
“Ketergantungan pada pendapatan transfer pemerintah pusat masih tinggi, tetapi kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi daerah seperti pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah,” ujar Adriyanto.
Dalam hal belanja, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa mereka akan fokus pada efisiensi, dengan alokasi belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang sudah memenuhi standar minimum, masing-masing sebesar 21,70% dan 20,92%. Namun, kembali, pertanyaannya adalah apakah anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik atau justru kembali menyisakan Silpa yang besar.
Dana Abadi Pendidikan juga menjadi topik penting dalam pembahasan APBD 2025, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024. Adriyanto menyatakan bahwa Pemkab Bojonegoro sedang mempersiapkan pembentukan Dana Abadi tersebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah.
Di sisi lain, kritik juga muncul terkait rendahnya eksekusi program pembangunan industri di Bojonegoro. Meski potensi besar telah diidentifikasi, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang disusun Pemkab belum memperlihatkan hasil yang konkret. Fraksi-fraksi di DPRD mendesak agar Pemkab lebih serius dalam mewujudkan proyek-proyek industri yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
Dalam sesi penutupnya, Adriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa APBD tahun 2025 ini benar-benar dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
“Seluruh masyarakat menanti hasil nyata dari anggaran yang direncanakan. Kami berharap setiap program dalam Rancangan APBD 2025 ini dapat dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.
Meski berbagai komitmen telah disampaikan, tantangan besar masih menanti Pemkab Bojonegoro. Pertanyaan kritis dari DPRD mengenai eksekusi program dan optimalisasi anggaran harus dijawab dengan tindakan nyata, agar Silpa yang tinggi tidak kembali menjadi masalah berulang di tahun-tahun mendatang.[den/red]
