Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan pada Jumat, 3 Januari 2025, pukul 08.00 WIB. Sidang ini akan berlangsung di Gedung MKRI 1, Lantai 2, Jakarta, dengan Nomor Perkara 66/PUU-XXII/2024.
Permohonan diajukan oleh Ir. Pranoto, M.M. dan Drs. Dwi Agung, dengan kuasa hukum mereka, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., dan Teguh Hartono, S.H., M.H.. Setelah melewati proses yang panjang, sidang ini memasuki babak akhir dengan harapan menghasilkan kejelasan hukum bagi semua pihak.
Pemohon menegaskan bahwa keprotokolan yang diatur dalam UU ini harus selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan bangsa sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dengan pengajuan ini, mereka berharap dapat mereformasi implementasi aturan tersebut agar lebih relevan dengan hak konstitusional masyarakat.
UU Keprotokolan sebelumnya juga pernah diuji di MK pada 26 Agustus 2020, dengan Nomor Perkara 72/PUU-XVIII/2020. Permohonan tersebut diajukan oleh Abu Bakar bersama kuasa hukumnya, M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan Munathsir Mustaman, S.H.
Namun, pada saat itu MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim MK Anwar Usman, disebutkan bahwa, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”
Sidang besok dinantikan sebagai tonggak penting dalam memberikan arah baru terhadap pelaksanaan keprotokolan. Jika permohonan ini dikabulkan, maka perubahan signifikan diharapkan terjadi dalam penerapan aturan tersebut di berbagai institusi.
Sebaliknya, jika ditolak, putusan ini akan menjadi rujukan untuk pengujian-pengujian serupa di masa mendatang.
Masyarakat dapat memantau jalannya sidang melalui siaran langsung di kanal resmi MK atau mengikuti hasilnya melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diharapkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.[den/red]
