Bojonegoro – Secara tegas guna menjaga netralitas dan Marwah media, Dewan Pers Republik Indonesia (RI) mengeluarkan surat edaran agar awak media tidak meminta THR atau bingkisan lebaran kepada instansi Pemerintah maupun swasta
Melalui surat edaran Dewan Pers nomor : 364/DP/K/III/2024 perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2024 yang ditembuskan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab dan Pemkot se-Indonesia dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia menghimbau, kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.
Namun instruksi tersebut bak diabaikan oleh salah seorang oknum yang mengaku Pemimpin Redaksi Media Siber asal Babat – Lamongan (SJT), dengan secara terang-terangan pihaknya meminta sejumlah Kepala Desa (Kades) diKabupaten Bojonegoro untuk mentransfer THR (Tunjangan Hari Raya) kepada dirinya melalui nomor rekening yang juga tertera dalam keterangan terlampir bersama gambar ucapan idul Fitri 1445 Hijriah.
Adapun tulisan dalam unggahan seperti yang dikutip dari WhatsApp Grub (WAG) “PERS INDONESIA” adalah sebagai berikut.
“Assalamualaikum,,,,Kepada Yth Bpk Kepala Desa,saya S…….. Pimred SJT, Menguc apkan Minal Aidin Falfaizim Mohon maaf Lahir dan batin,, Dan Mohon Dengan Hormat sy tdk bisa Datang ke kantor/ kerumah pak kades, Dan Mohon dengan Hormat THR Buat Pimred di trafer ke Rek ΒΝΙ 1045303642,,,Mohon maaf lahir Dan batin Wasalam keluarga besar SJT,”
Setelah ditelusuri lebih lanjut dari salah satu anggota WAG melalui pesan singkat aplikasi berbayar WhatsApp, salah seorang anggota grub berinisial T tidak tau siapa pengirim pertamanya lantaran pihaknya juga mendapat dari salah satu Kades yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya.
“Saya dapat dari salah satu kades tanya saya trs saya kirim ke gruop pres, saya jawab gak usah di reken. Pak kades gak mau di wawancara saya jawab gak kenal aku,”jawabnya.
Sebagai klarifikasi atas tindakan media Siber tersebut awak media portalistana.id juga telah meminta respon dari Dewan Pers RI namun belum mendapatkan tanggapan.[kuh/red]
