BOJONEGORO – Sementara beberapa daerah besar di Indonesia tengah melaksanakan aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada secara serentak, Bojonegoro menunjukkan suasana yang berbeda. Pantauan portalistana.id pada Kamis, (22/8/2024), menunjukkan gedung DPRD Bojonegoro tampak sepi dengan hanya beberapa mobil yang terparkir di area tersebut. Tidak ada tanda-tanda adanya demonstrasi atau unjuk rasa di wilayah ini, berbeda dengan keramaian di kota-kota lain.
Sukur Priyanto, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Bojonegoro periode 2024-2029 yang baru dilantik kemarin, mengonfirmasi bahwa tidak ada informasi mengenai aksi penolakan RUU Pilkada di Bojonegoro. Dalam pesan WhatsApp yang dikirim kepada awak media, Sukur Priyanto mengatakan bahwa hari ini kantor wakil rakyat itu tidak menerima surat pemberitahuan aksi.
“Gak ada mas,”tulisnya secara singkat.
Sementara itu Kapolres Bojonegoro, AKBP Mario Prahatinto, juga belum memberikan tanggapan terkait situasi keamanan dan kemungkinan adanya aksi penolakan di Bojonegoro. Meskipun telah dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kapolres belum memberikan respons mengenai hal ini.
Di sisi lain, berbagai organisasi kemahasiswaan di Indonesia menunjukkan respons aktif terhadap RUU Pilkada. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melalui akun Instagram resminya @officialpbhmi, menggalakkan seruan aksi “Parlemen Jalanan”. Aksi ini merupakan bentuk protes yang mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka terkait RUU Pilkada, yang dinilai dapat mempengaruhi prinsip-prinsip desentralisasi dan hak-hak daerah dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kegiatan serupa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang menekankan pentingnya menjaga prinsip demokrasi lokal dan otonomi daerah. Mereka menilai bahwa pengesahan RUU ini dapat mempengaruhi struktur politik lokal dan proses pemilihan umum di tingkat daerah.
Meskipun Bojonegoro tampak tenang dan tidak ada aksi yang terpantau di daerah ini, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat di Bojonegoro tidak memiliki pandangan mengenai RUU Pilkada. Perbedaan dalam respons terhadap isu-isu politik di berbagai daerah sering kali mencerminkan variasi dalam kepentingan lokal dan strategi mobilisasi.
Secara keseluruhan, kondisi di Bojonegoro memberikan gambaran berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih aktif dalam merespons pengesahan RUU Pilkada. Sementara banyak daerah mengalami aktivitas tinggi terkait isu ini, Bojonegoro tetap dalam keadaan tenang, mencerminkan dinamika politik lokal yang unik.[den/red]
