JAKARTA – Jagat media sosial Indonesia tengah dihebohkan dengan viralnya gambar “Garuda Biru” bertuliskan “Peringatan Darurat.” Fenomena ini menjadi trending topic di berbagai platform, termasuk Instagram dan X (sebelumnya Twitter), setelah pertama kali diunggah oleh akun-akun terkenal seperti @narasinewsroom, @najwashihab, dan @matanajwa. Gambar ini kemudian menyebar luas dan memicu berbagai spekulasi serta kekhawatiran di kalangan netizen.
Gambar Garuda Biru tersebut bukan hanya sekadar visual tanpa arti, melainkan sebuah simbol dari gerakan yang bertujuan untuk mengawal dan menjaga transparansi serta integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Gerakan ini muncul di tengah kontroversi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Keputusan ini memicu kekhawatiran akan adanya potensi manipulasi atau ketidakadilan dalam proses pemilihan.
Netizen merespons putusan ini dengan berbagai reaksi, salah satunya adalah kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dapat digunakan untuk menganulir keputusan MK tersebut. Tagar seperti #KawalPutusanMK pun ramai digunakan, menunjukkan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan regulasi yang dapat mengancam demokrasi.
Tanggapan dari berbagai pihak juga bermunculan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi, menepis kekhawatiran bahwa revisi UU Pilkada akan bertentangan dengan putusan MK. Ia menegaskan bahwa pembahasan revisi ini tidak akan merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah ditetapkan. Namun, ketidakpercayaan publik tetap tinggi, terlihat dari banyaknya percakapan di media sosial yang mempertanyakan niat di balik perubahan regulasi ini.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena “Peringatan Darurat” ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan semakin dekatnya Pilkada 2024, masyarakat terlihat semakin kritis dan waspada terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Dukungan luas terhadap simbol Garuda Biru menunjukkan bahwa masyarakat ingin memastikan bahwa setiap proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.
Media seperti Pikiran Rakyat dan Kompas telah melaporkan bahwa gerakan ini memiliki potensi untuk menggerakkan opini publik secara signifikan, terutama di kalangan pemilih muda yang aktif di media sosial. Kampanye ini juga menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika ada indikasi ketidakadilan dalam proses pemilihan kepala daerah.
Secara keseluruhan, peringatan darurat yang disimbolkan oleh Garuda Biru ini bukan hanya sebuah tren di media sosial, tetapi juga sebuah seruan bagi masyarakat untuk tetap waspada dan aktif dalam mengawal demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024.[lsn/red]
