Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terseret dalam kasus penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk area pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang. Kasus ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik Rocky Gerung, yang menyampaikan analisis kritisnya melalui channel YouTube Rocky Gerung Official, sebagaimana diberitakan oleh Eramuslim pada Rabu, 29 Januari 2025.
Dalam pandangannya, Rocky menilai kasus pagar laut ini harus diselidiki secara mendalam, terutama terkait kepentingan di balik pembangunannya.
“Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar: kepentingan siapa sebenarnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?” ujarnya.
Rocky juga mengkritisi konteks politik di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang menurutnya menjadi sasaran investigasi publik.
“Mau menterinya AHY atau siapa pun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rocky menyoroti pentingnya waktu penerbitan HGB dan SHM terkait pagar laut ini, yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Hal ini, menurut Rocky, menjadi titik kunci yang harus diungkap.
“Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan?” tegasnya.
Rocky menambahkan bahwa publik menginginkan transparansi dan pertanggungjawaban terkait pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam kasus ini. Ia juga menyebutkan pentingnya peran aparat penegak hukum seperti kejaksaan, polisi, dan KPK untuk memberikan klarifikasi awal atas dugaan pelanggaran hukum tersebut.
Dalam analisis yang mengejutkan, Rocky mengaitkan kasus ini dengan penunjukan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2023, saat masa pemerintahan Presiden Jokowi mendekati akhir. Rocky menduga adanya skenario politik yang melibatkan AHY dan bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY, karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya,” ungkap Rocky, sebagaimana dilaporkan oleh Eramuslim.
Sebagai informasi, AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada periode 2023–2024. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY memegang posisi strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kasus pagar laut ini terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Rocky menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini sangat penting untuk menghilangkan dugaan politisasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak.[wulan/red]
