Yogyakarta – PP Muhammadiyah bersama organisasi otonom tingkat pusat beserta PWM se-Indonesia melakukan Konsolidasi Nasional, Sabtu-Ahad (27-28/7/2024). Konsolidasi Nasional ini membahas berbagai isu, di antaranya terkait internal organisasi, kehidupan sosial kebangsaan, dan yang saat ini ramai adalah terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas Keagamaan.
Prof Dr Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah mengatakan, sebagaimana karakternya, Muhammadiyah memilih untuk tidak langsung menerima atau menolak berbagai tawaran. Muhammadiyah merasa perlu waktu untuk mengkaji dan mendengarkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat.
“Untuk menerima atau menolak itu harus berdasar ilmu. Dan berbasis kepada pemikiran Muhammadiyah yaitu pandangan Islam berkemajuan,” ujar Haedar dalam konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta tersebut.
Selama lebih dari dua bulan, Muhammadiyah telah melakukan kajian secara komprehensif soal potensinya mengelola tambang. Dia mengaku banyak sekali masukan baik dari mereka yang pro maupun kontra.
“Uji coba pengelolaan tambang yang pro lingkungan, pro keadilan dan pro kesejahteraan masyarakat. Jika tidak berhasil maka dikembalikan ke pemerintah lagi, karena bukan niat cari profit. Muhammadiyah sudah cukup,” pesannya.
Ini memberikan kesimpulan bahwa bagaimana Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang adalah usaha untuk mendapatkan bukti. Bukti bahwa Muhammadiyah bisa mengelola tambang yang pro pada lingkungan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Jika ternyata kedepannya ditemui Muhammadiyah justru membawa kerusakan pada lingkungan dan menimbulkan kesenjangan sosial, maka Muhammadiyah akan menyerahkan pengelolaan tambang tersebut kembali pada pemerintah.
Secara tegas Muhammadiyah akan menjaga amanah ini dengan baik. Berlandaskan etika dan ajaran Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah akan memberikan contoh yang baik dalam segala aspek pengelolahan pertambangan kedepannya.
Penerimaan Muhammmadiyah terhadap IUP menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Karena ini membawa nama umat Islam, persyarikatan, dan prinsip Muhammadiyah untuk melayani masyarakat.[den/red]
