BOJONEGORO – Kasus korupsi Bantuan Keuangan Desa (BKD) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang diduga melibatkan mantan Camat Heru dan beberapa Kepala Desa (Kades), telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menuntut transparansi lebih lanjut. Kasus ini merupakan salah satu skandal korupsi besar yang tengah diusut oleh aparat penegak hukum. Dalam upaya mengungkap lebih dalam kasus ini dan menjaring pelaku utama, terdapat mekanisme hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para tersangka, yaitu status Justice Collaborator (JC).
Dalam beberapa persidangan dan dikuatkan pada pengakuan seorang Kades dalam persidangan yang menyebut adanya keterlibatan kuat serta dugaan aktor utama mantan Camat Padangan Heru Sugiharto yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro serta kesaksian berbelitnya itu menambah keyakinan publik atas keterlibatannya, namun hingga kini Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani perkara ini belum cukup bukti kuat untuk menetapkan Heru sebagai tersangka dan dalang utama kasus mega korupsi yang menyeret beberapa Kades diKecamatan Padangan.
Kasus korupsi BKD di Kecamatan Padangan bermula dari laporan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa. Program BKD, yang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di tingkat desa, mengalami alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Setelah penyelidikan awal, muncul dugaan bahwa mantan Camat Heru dan sejumlah Kepala Desa (Kades) terlibat dalam praktik korupsi, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggelapan dana.
Penyelidikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur itu mengungkap adanya aliran dana yang tidak sesuai dan manipulasi dalam laporan penggunaan anggaran serta proses lelang yang tidak sesaui prosedur. Mantan Camat Heru, yang diduga sebagai aktor utama dalam skandal ini, serta beberapa Kades terpaksa menghadapi proses hukum.
Tidak terangnya kasus ini dan kurangnya bukti untuk menyeret nama Heru yang sering disebut beberapa tersangka sebagai dalang utama sebagai tersangka tentu membuat publik banyak berasumsi liar, sehingga adanya peran Justice Collaborator (JC) dalam membuka semakin terangnya kasus ini tentu sangat diperlukan.
Justice Collaborator (JC) adalah istilah hukum yang merujuk pada tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai kasus yang sedang diselidiki. Status JC ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memperoleh keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama mereka.
Andi Akar Kusuma Advocat senior dalam keterangannya menyampaikan bahwa dari tersangka yang ada pada skandal kasus korupsi BKD Padangan ini bisa mengajukan diri sebagai JC untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai kasus yang sedang diselidiki.
“Tentu bisa, jadi tersangka yang saat ini masih menjalani persidangan ini bisa mengajukan diri melalu konsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum yang saat ini mendampingi sesuai Pasal 1 angka 2 UU 31/2014,”terangnya kepada Portalistana.Id
Untuk mengajukan diri sebagai JC dalam kasus korupsi BKD di Kecamatan Padangan, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti:
- Konsultasi dengan Pengacara: Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan pengacara berpengalaman. Pengacara akan membantu memahami proses hukum, mempersiapkan dokumen, dan memberikan nasihat tentang bagaimana cara terbaik untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- Menandatangani Perjanjian Kerjasama: Setelah konsultasi, tersangka harus menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak berwenang. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban JC serta detail tentang informasi yang harus diberikan.
- Memberikan Informasi yang Relevan: Tersangka yang mengajukan diri sebagai JC harus memberikan informasi yang relevan mengenai aliran dana, individu yang terlibat, dan metode korupsi yang digunakan. Informasi ini harus substansial dan berguna untuk pengembangan kasus.
- Testimoni di Pengadilan: JC akan diminta untuk memberikan testimoni di pengadilan. Kesaksian yang diberikan di bawah status JC akan mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus tersebut.
- Evaluasi oleh Aparat Penegak Hukum: Setelah informasi diberikan, aparat penegak hukum akan mengevaluasi kontribusi dari JC. Jika kontribusi dianggap signifikan, pengadilan akan mempertimbangkan keringanan hukuman atau pengurangan tuntutan.
Selama proses menjadi JC, perlindungan hukum dan keamanan adalah prioritas. Tersangka yang menjadi JC mungkin memerlukan perlindungan tambahan untuk memastikan keselamatan pribadi dan keluarganya. Perlindungan ini bisa berupa pengawasan ketat atau program perlindungan saksi jika diperlukan.
Dikutip dari laman antikorupsi.org, Definisi terkait JC diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 31/2014, yang menyebutkan bahwa, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 mengatur bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas kesaksian yang disampaikannya.
Mekanisme dan kualifikasi pemberian status JC untuk perkara korupsi itu sendiri tidak hanya diatur dalam UU 31/2014 jo. UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (UU 7/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC (UU 5/2009), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011).
Pada praktiknya, selain penyidik atau penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menelaah permohonan status JC dan merekomendasikan untuk meringankan hukuman saksi pelaku atau JC.
UU 31/2014 sendiri telah mengakomodasi dua kriteria yang ada dalam SEMA 4/2011 dan diharmonisasi dengan PP 99/2012 untuk pemberian status JC. Kedua kriteria yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 31/2014 huruf c dan d yaitu, bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana dan bersedia untuk mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.
Dalam kasus korupsi BKD di Kecamatan Padangan, Kades dan pihak lain yang terlibat dapat mengajukan diri sebagai JC dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Pengacara mereka harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur hukum dipatuhi untuk mendapatkan status JC.
Salah satu contoh penerapan JC di Indonesia adalah kasus korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kasus tersebut, beberapa tersangka yang menjadi JC membantu mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mendapatkan keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama mereka.
Kasus korupsi Bantuan Keuangan Desa (BKD) di Kecamatan Padangan dan diduga kuat melibatkan mantan Camat Heru dan beberapa Kepala Desa yang terlibat dalam penyimpangan anggaran. Untuk membuka lebih terang kasus ini dan menjerat pelaku utama, para tersangka dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Status JC menawarkan peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman dan perlindungan hukum dengan syarat memberikan informasi yang relevan dan berguna.
Prosedur untuk menjadi JC melibatkan konsultasi dengan pengacara, penandatanganan perjanjian kerjasama, pemberian informasi yang substansial, dan testimoni di pengadilan. Perlindungan hukum dan keamanan juga merupakan aspek penting dalam proses ini. Dengan memanfaatkan status JC, diharapkan kasus korupsi BKD di Kecamatan Padangan dapat terungkap secara menyeluruh dan keadilan dapat ditegakkan.
Melalui penerapan prinsip-prinsip JC yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung, serta pengalaman kasus-kasus sebelumnya, diharapkan penanganan kasus ini dapat memberikan kejelasan dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mengatasi korupsi di tingkat desa.[red]
