JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kuartal dengan bulan di saat momen Lebaran. Oleh karena itu, pemerintah akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di bulan Ramadan.
“Pertumbuhan ekonomi itu tertinggi selama kuartalnya ada bulan Lebaran. Jadi kita ingin memacu bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan dan tentu pertumbuhan ekonomi berarti jika kita bisa mengendalikan inflasi,” ujar Menko Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 dikutip dari Antara, Rabu (5/4/2023).
Menko Airlangga menambahkan, pertemuan GNPIP merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Inflasi Daerah (TPID), beserta seluruh pemangku kepentingan yang berupaya mengendalikan inflasi tahun 2023. Menurutnya, pertemuan tersebut penting karena masalah inflasi berkaitan dengan daya beli atau harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Ini sangat tepat waktu jelang Lebaran. Di bulan Ramadan, diperkirakan 120 juta rakyat Indonesia akan pulang mudik,” katanya. Per Maret 2023, inflasi tercatat mencapai 4,97 persen atau menurun 5,47 persen dibandingkan Februari 2023. Sektor ekonomi disebut memiliki sinyal positif, di mana Purchasing Managers Index (PMI) mencapai 51,9 poin pada Maret 2023, sehingga optimisme dari sektor manufaktur juga tinggi.
Meski ada pelemahan dari harga komoditas, Menko Airlangga optimistis mencapai target inflasi 5,3 persen pada tahun ini. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Pemberian dana yang besar untuk ketahanan pangan karena menjadi perhatian utama dari pemerintah.
Sejumlah program ketahanan pangan, antara lain pengembangan budi daya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana-prasarana pertanian, subsidi bunga, dan subsidi pupuk, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.
Pemerintah menyatakan bakal berkomitmen pula mendukung sarana-prasarana termasuk jalan agar biaya logistik dapat menurun. Oleh karena itu, Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan jalan daerah diterbitkan dengan pendanaan Rp32 triliun pada tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2024. Inpres tersebut dikeluarkan agar jalan utama dengan jalan secondary dan tersier terhubung terutama ke sentra-sentra industri, ekonomi, dan pertanian.
Selain itu, ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan juga diupayakan oleh pemerintah dengan mendorong koperasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ada pula bantuan pangan sebesar 10 kilogram (kg) beras untuk 21 juta warga penerima manfaat di 514 kabupaten/kota yang diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran.
“Apa yang juga penting terhadap pengendalian inflasi adalah ekspektasi masyarakat perlu kita jaga dengan mengendalikan harga-harga. Pemerintah terus mendorong melalui TPIP dan TPID agar sasaran inflasi terjadi di tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau sasarannya tercapai, maka masyarakat bisa sejahtera dan pemilunya lancar,” tuturnya.(den/red)
