JAKARTA – Kejahatan terhadap buruh migran merupakan kejahatan struktural. Selain melibatkan banyak oknum aparatur negara, menumpuknya kasus eksploitasi buruh migran kerap kurang terekspos media.
Dalam rangka membangkitkan kesadaran dan membela keadilan para pekerja migran, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan diskusi dan Nobar (nonton bareng) film Undocumented karya Watchdoc.
Film Undocumented sendiri menampilkan kisah nasib para pekerja migran di Malaysia dalam rentang 2020-2022. Bertempat di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, hadir Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Acara dilaksanakan secaya hybrid.
Menurut Benny Ramdani, masalah yang menimpa para pekerja migran adalah kejahatan kemanusiaan yang nyata. Umumnya, kejahatan ini dilakukan oleh sindikat penempatan kerja ilegal ke luar negeri.
World Bank mencatat jumlah pekerja migran asal Indonesia ada 9 juta, sementara yang tercatat secara detil oleh Pemerintah dari hulu, hilir, hingga koordinat tempat tinggal di luar negeri hanya 4,9 juta.
“Ada dua kejahatan serius, penempatan ilegal dan ijon rente. Mereka yang tidak punya uang dan ingin bekerja di luar negeri, karena pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan, akhirnya pinjam rentenir dan akhirnya itu tidak membuat kaya meski gaji mereka tinggi karena setiap bulan (dijebak) harus bayar bunga yang sangat tinggi,” ungkap Benny.
Tingginya angka pekerja migran yang tidak terdaftar, membuat pemerintah sulit memastikan perlindungan kepada mereka. Kata Benny, 80% dikirim oleh sindikat penempatan. Rata-rata korban adalah kaum perempuan. Mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi jam kerja (perbudakan), hingga gaji yang tidak jelas.
Penanganan ini kata dia lebih sulit karena oknum TNI, Polri, Kementerian, dan Lembaga Negara ada yang ikut menjadi pemain. Termasuk di dalam unsur BP2MI sendiri.
Melihat kompleksitas masalah ini, Benny berharap gebrakan dari Muhammadiyah untuk membangun narasi dalam memperjuangkan pekerja migran. Termasuk ikut mendukung perang semesta melawan para oknum di atas.
Membangun kesadaran untuk mengawal jasa mereka kata dia juga perlu dilakukan mengingat pekerja migran adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, yaitu sebanyak rata-rata Rp159 Triliun setiap tahunnya.
Hadir dalam forum ini, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Izzul Muslimin mengaku prihatin atas data yang menimpa para pekerja migran. Dia pun mendukung MPM untuk lebih giat mengadvokasi masyarakat kecil, terutama kelompok buruh, nelayan dan tani.
Khusus terkait masalah yang menimpa buruh migran, Izzul mendorong agar MPM bersinergi dengan Majelis/Biro/Lembaga yang relevan di struktur Muhammadiyah. MPM didorong melahirkan solusi agar para buruh migran memiliki opsi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Kepada BP2MI, Izzul mengatakan jika Muhammadiyah siap bekerja sama dalam advokasi ini. Terutama dengan melibatkan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang kini telah tersebar di 29 negara di dunia.
“Artinya sedemikain rupa masalah buruh migran kita dan ini menurut saya Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari organisasi kemasyarakatan perlu untuk lebih peduli dan memperhatikan,” tegasnya. (wh/red)
