Bojonegoro – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Penjelasan Pj. Bupati Bojonegoro mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pandangan ini disampaikan oleh Dyah Ayu Ratna Dewi, juru bicara PKB dari Dapil 4, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bojonegoro pada Rabu (9/10/2024) pukul 15.20 WIB.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Pj. Bupati Bojonegoro, jajaran sekretariat DPRD, serta beberapa wartawan.
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Dyah Ayu Ratna Dewi, PKB menyoroti berbagai aspek terkait rancangan APBD 2025. Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri, dengan komponen utama pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Ini tercermin dalam alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya saat membacakan pandangan PKB.
PKB mencermati bahwa proyeksi pendapatan daerah Bojonegoro tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 5%, terutama pada pendapatan transfer. Meski demikian, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 hingga Agustus 2024, capaian PAD baru mencapai 65%.
“Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD masih kurang. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprioritaskan upaya peningkatan PAD dengan memperbaiki manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Dyah Ayu.
PKB juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola pajak daerah dan retribusi. Menurut mereka, peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyarankan adanya pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pajak daerah dan retribusi,” tambahnya.
Fraksi PKB juga menyoroti penurunan belanja daerah tahun 2025 yang mencapai 10,08% dibandingkan tahun 2024. Mereka mencatat bahwa realisasi belanja modal hingga Agustus 2024 hanya mencapai 32,66%, jauh dari target yang diharapkan.
“Kami berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat diserap dengan optimal oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, agar pembangunan tidak terhambat,” kata Dyah Ayu.
PKB merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi mingguan dan bulanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama di sektor-sektor strategis.
Selain pendapatan dan belanja, PKB juga menyoroti pembiayaan dalam struktur APBD 2025. Mereka mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mengalokasikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024.
PKB mengingatkan bahwa penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, untuk menghindari potensi ketidakmampuan menutupi pengeluaran pada tahun 2025.
“Kami memahami bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dana cadangan dan tidak berencana untuk melakukan penjualan aset. Namun, perencanaan keuangan harus disusun dengan cermat agar APBD 2025 bisa berjalan lancar,” kata Dyah Ayu.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan komitmen mereka untuk mendukung upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Mereka berharap pembahasan lebih lanjut terkait Raperda APBD 2025 dapat dilakukan secara mendetail demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
“Kami berharap APBD 2025 dapat mendukung terciptanya Bojonegoro yang cerdas, produktif, dan energik,” tutup Dyah Ayu dalam pandangannya.[den/red]
