Bojonegoro – Waktu tutup anggaran tahun 2024 semakin dekat, tinggal dua bulan lagi, namun proyek pelebaran Jembatan Jatiblimbing – Sumberjokidul 2 di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tampaknya akan menjadi catatan proyek gagal. Pekerjaan konstruksi yang diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat setempat belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai, bahkan hingga saat ini tidak ada aktivitas pekerjaan di lapangan.
Saat tim media mendatangi lokasi, kondisi jembatan yang merupakan akses utama warga terlihat sudah dibongkar. Namun, tak ada tanda-tanda kelanjutan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor. Tidak material, tidak ada pekerja di lapangan, yang tersisa hanyalah puing-puing pembongkaran yang menambah keresahan warga setempat.
Kepala Desa Jatiblimbing, Tedy Fery Sandriya, yang dihubungi oleh tim media, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi tersebut. Ia merasa sangat terbebani, apalagi jembatan ini adalah akses utama menuju Balai Desa yang sangat dibutuhkan warga dalam aktivitas sehari-hari.
“Saya menekan ke CV karena itu akses utama ke Balai Desa, tolonglah dipercepat. CV-nya bukan orang Bojonegoro, milik orang luar provinsi,” ungkap Fery dengan penuh kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan proyek ini.
Keterlambatan ini juga membuat Tedy Fery Sandriya merasa stres karena, sebagai kepala desa, ia yang akan bertanggung jawab langsung kepada warganya jika jembatan tersebut mangkrak. Apalagi, dengan jembatan yang sudah dibongkar, warga semakin terhambat dalam menjalankan aktivitas mereka.
“Kalau saya juga ikut stres. Ini nanti dikhawatirkan jika tidak selesai dan mangkrak, otomatis saya yang bertanggung jawab ke warga. Apalagi jembatan itu sudah dibongkar, terus bagaimana tanggung jawabnya jika tidak dikerjakan atau putus kontrak? Bagaimana tanggung jawab ke masyarakat? Makanya ini saya juga ikut stres,” lanjut Fery dengan nada prihatin.
Proyek pelebaran jembatan ini sendiri dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.817.985.000,00. Proyek ini dimenangkan oleh CV Karya Ragil Putra yang beralamat di Kelurahan Tanjungsari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.454.343.662,42, mengalahkan 58 perusahaan lain yang turut bersaing dalam proses lelang.
Namun, hingga kini tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut, meskipun jembatan sudah dibongkar sejak beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan warga dan perangkat desa, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur utama yang sangat penting.
Upaya media untuk mengonfirmasi perkembangan proyek kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro pun berakhir dengan kekecewaan. Pejabat terkait terkesan menghindar dan berbelit-belit ketika ditemui, menambah tanda tanya besar terkait nasib proyek ini.
Kondisi jembatan yang terbengkalai tidak hanya menyulitkan warga, tetapi juga berpotensi merusak reputasi pemerintah daerah yang selama ini gencar mengupayakan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlambatan penyelesaian proyek ini bisa menjadi preseden buruk bagi kontraktor maupun dinas terkait yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya proyek.
Fery berharap agar CV Karya Ragil Putra segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum tenggat anggaran tahun ini berakhir.
“Saya sudah menekan pihak kontraktor agar segera menyelesaikan pekerjaan. Ini demi kepentingan warga dan kelancaran aktivitas mereka sehari-hari. Apalagi, anggaran sudah ada, tinggal bagaimana mereka bekerja dengan profesional,” pungkas Fery.
Kekhawatiran Fery mencerminkan perasaan warga Jatiblimbing yang kini harus bersabar menghadapi kondisi jembatan yang terbengkalai. Ketidakpastian mengenai kapan proyek ini akan dilanjutkan dan diselesaikan juga menimbulkan pertanyaan apakah ada mekanisme pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur semacam ini, terutama yang didanai oleh APBD.
Dalam kasus seperti ini, harapan utama masyarakat adalah pemerintah dapat segera menuntaskan masalah tersebut, baik dengan mendorong kontraktor untuk segera melanjutkan pekerjaan, atau jika perlu, melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Jika tidak, proyek ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak proyek gagal yang akhirnya hanya merugikan masyarakat luas.[den/red]
