Kota Semarang – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2023 terkait pajak daerah pajak retribusi daerah kususnya kaitannya dengan retribusi untuk pasar sangat memberatkan pedagang.
Praktisi hukum Zainal Petir bersama para pedagang pasar saat tengah diskusi secara tegas siap untuk mendemo Pemerintah Kota Semarang (Pemkot).
Hal ini disampaikan pada portalistana.id pada saat rapat para pedagang di pasar kanjengan lantai dua (2) Kota Semarang, yang dihadiri oleh Paguyuban Pedagang Jasa Pasar (PPJP), Kamis (7/3/2024).
Menurut Zainal Petir ketua advokasi hukum PPJP hukum Karena kondisi pasar tradional atau pasar rakya betul betul sepi sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Semarang itu dirasa sangat memberatkan para pedagang.
“Jadi sangat tidak tepat atau bijaksana kalau walikota tidak mengabulkan permohonan tentang kenaikan retribusi pasar” ucap Zainal peti di lokasi rapat. Kamis (7/3/2024).
Zainal mengatakan kalau sekarang retribusi pasar di johar per-hari mencapai Rp 1.200,- dan dinpasar pasar lain rata rata Rp. 1000,- per-meter.
“Kalau dihitung para pedagang punya kios 3×3 9×1200 bisa mencapai Rp. 10.000 itu per hari, belum lain lainnya di kalikan tiga puluh hari kan banyak” ujar Zainal.
Pakar hukum yang juga aktif didunia Jurnalistik Jawa Tengah itu juga menilai bahwa beban para pedagang sudah terlalu banyak, selain retribusi para pedagang juga telah dibebankan iuran keamanan hingga kebersihan.
“Itu baru retribusi belum dari iuran pengamanan, sampah, karena swadaya, jadi jatuhnya sangat mahal kan kasihan ” imbuhnya.
Pihaknya meminta pada Walikota Semarang selaku Ketua advokasi dan hukum PPJP se Kota Semarang yang anggotanya mencapai 52 pasar tradisional atau pasar Rakyat minta supaya Walikota untuk mengevaluasi dan merevisi kususnya retribusi pasar untuk para pedagang.
“Kalau memang pemerintah tidak menanggapi tuntutan pedagang siap Demo” pungkas Zainal.[den/red]
