Kesultanan Mataram

oleh
iklan

Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama wangsa Mataram.

Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyakrakusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa, kesultanan yang menyatukan sebagian besar pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Timur kecuali Banten, selain itu juga menguasai daerah Madura, dan Sukadana (Kalimantan Barat), Makasar, serta Pulau Sumatra (Palembang dan Jambi). Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari: kutagara, nagaragung, mancanagara, pasisiran dan sejumlah kerajaan vasal, beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi.

Kesultanan ini secara kenyataannya adalah negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Belanda ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar. Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat Kerajaan Belanda, dengan status swapraja.

Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti ini secara hukum menandai berakhirnya Mataram.

Nama Mataram secara historis adalah nama kerajaan pra-Islam yang mengacu pada Kerajaan Mataram abad ke-8. Praktik umum di Jawa adalah menyebut kerajaan mereka dengan metonimia dan bervariasi dalam berbagai bahasa. Ada keragaman bahkan dalam bahasa. Dalam bahasa Sanskerta, Mataram berarti ibu, sedangkan istilah “Matawis” digunakan sebagai bentuk demonim dan kata sifat.

Berdasarkan sejarahnya, ada dua kerajaan yang pernah ada di periode yang berbeda dan keduanya disebut Mataram. Kerajaan selanjutnya, sering disebut sebagai Mataram Islam atau Matawis untuk membedakannya dari Kerajaan Mataram abad ke-8.

Pada seperempat abad ke-16 Masehi, wilayah Kesultanan Mataram merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pajang. Statusnya sebagai kadipaten dengan penguasanya yaitu Ki Ageng Pamanahan. Setelah Panembahan Senapati berkuasa di Kadipaten Mataram, ia memisahkan wilayahnya dari Kesultanan Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan olehnya pada tahun 1586. Selanjutnya pada tahun 1586 wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram diikuti penyerahan tahkta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Panembahan Senapati. Perkembangan Mataram begitu besar dan kuat sehingga sebagian besar sejarawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram.

Menurut catatan Jawa, raja-raja Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela (Sela adalah sebuah desa dekat Demak sekarang). Pada tahun 1570-an, salah satu keturunan Ki Ageng Sela, Kyai Gede Pamanahan dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh raja Pajang, Sultan Adiwijaya, sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang, musuh Adiwijaya. Pajang terletak di kota Surakarta saat ini, dan Mataram awalnya adalah vasal dari Pajang. Pamanahan sering disebut sebagai Kyai Gede Mataram. Seorang kyai adalah seorang ulama muslim yang berpendidikan tinggi dan cenderung disegani.

Sedangkan di Pajang, terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa, digulingkan takhtanya oleh Arya Pangiri dari Demak, dan disingkirkan ke Jipang. Putra Pamanahan, Sutawijaya atau Panembahan Senapati, menggantikan ayahnya sekitar tahun 1584, dan dia mulai melepaskan Mataram dari kekuasaan Pajang. Di bawah Sutawijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram atas Pajang oleh Arya Pangiri, dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan untuk merebut kembali takhtanya dan merekrut dukungan Panembahan Senapati melawan Pajang. Selanjutnya, Pajang diserang dari dua arah: oleh Pangeran Benawa dan oleh Panembahan Senapati. Perang antara Pajang melawan Mataram berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian naik takhta di Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa sehingga takhta Pajang diserahkan ke Panembahan Senapati. Kemudian yang menjadi bupati di sana ialah Pangeran Gagak Baning atau adik Panembahan Senapati. Peristiwa pada tahun 1586 ini menandai berakhirnya kerajaan Pajang dan berdirinya Nagari Kasultanan Mataram.

Sutawijaya menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar “Panembahan” (secara harfiah berarti “orang yang dijunjung”). Dia mengungkapkan sifat pemerintahannya yang ekspansif dan mulai memproyeksasi manuver politiknya sesuai ketentuan, layanan, dan fungsi administrasi ke timur di sepanjang Bengawan Solo. Pada 1590 menaklukkan Madiun, dan berbelok ke timur dari Madiun untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591 dan Ponorogo. Pada saat yang sama ia juga menaklukkan Jipang dan Jagaraga (utara Magetan sekarang). Dia berhasil mencapai timur sejauh Pasuruan. Setelah berhasil menyatukan bekas wilayah Pajang, Panembahan Senapati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian barat, dengan menjalin hubungan baik dengan Cirebon dan menaklukkan Galuh pada tahun 1595. Usahanya untuk menaklukkan Banten pada tahun 1597 gagal, dikarenakan kurangnya transportasi air. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, sebagai raja Jawa ia berhasil membangun fondasi negara baru yang kokoh. Penggantinya, Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Anyakrawati.

Kontak pertama antara Mataram dan Belanda (VOC) terjadi pada era Susuhunan Anyakrawati. Kegiatan Belanda pada saat itu hanya sebatas perdagangan dari pemukiman pesisir utara Jawa, sehingga interaksi mereka dengan wilayah pedalaman Jawa dibatasi, meskipun dibelakang mereka membentuk siasat untuk melawan Mataram. Susuhunan Anyakrawati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Dari peristiwa itu ia dikenal dengan gelar anumerta Panembahan Seda ing Krapyak (Panembahan yang wafat di Krapyak).

Anyakrawati digantikan oleh putranya, Pangeran Martapura. Namun Martapura, kesehatannya buruk dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya, Raden Mas Rangsang pada tahun 1613, yang menyandang gelar Susuhunan Anyakrakusuma, dan kemudian pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma (Sultan Agung). Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Anyakrakusuma dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram, dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Di bawah kepemimpinannya, Anyakrakusuma tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindia Timur (VOC) untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak lantaran ia tidak ingin ekonomi di pantai utara akan melemah jika dikuasai oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan Mataram dengan VOC merenggang

Pada 1641, utusan Jawa yang dikirim Anyakrakusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar “Sultan” dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperolehnya dari Mekah adalah “Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami”.

Pada 1645 Sultan Agung mulai membangun Imogiri, sebagai tempat pemakaman, sekitar lima belas kilometer selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Agung wafat pada musim semi tahun 1646, meninggalkan sebuah negara yang ia bangun, membentang cakrawala sebagian besar Jawa, Madura, dan pulau-pulau sekitarnya.

Sepeninggal Sultan Agung, tahta diambil alih oleh anaknya, Amangkurat I. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Plered yang lokasinya tak jauh dari keraton sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Mataram diwarnai dengan gejolak politik yang tidak stabil karena adanya tekanan dari VOC, sehingga terjadi banyak pemberontakan dan perang saudara. Masa kepemimpinannya juga menjadi titik awal masa kemunduran Mataram.

Sikap Amangkurat I yang cenderung lunak dan tunduk kepada Belanda memunculkan beberapa perlawanan. Salah satunya adalah pemberontakan Raden Mas Alit, adik dari Amangkurat I pada 1678 yang menelan ribuan korban jiwa. Raden Mas Alit pun tewas dalam pemberontakan ini.

Ada pula pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Rahmat, anak Amangkurat I yang saat itu telah menjadi Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Ia keberatan dengan pengalihan gelar yang ia sandang kepada saudaranya, yakni Pangeran Singasari. Ia mengajak Trunojoyo, putra penguasa Madura, untuk melaksanakan misi tersebut pada 1670. Trunojoyo menyanggupi karena ia ingin Madura merdeka dari penguasaan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat I. Namun, Trunojoyo malah menumpas satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram, dan akan menyerang keraton Plered. Hal ini membuat Pangeran Adipati Anom berubah haluan mendukung ayahandanya, kemudian melakukan pelarian menuju Tegal. Disinilah Amangkurat I sakit dan wafat, oleh karenanya Amangkurat I diberi nama anumerta Susuhunan Tegal Arum.

Disisi lain, Trunojoyo semakin kuat sehingga Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerja sama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo sekaligus merebut kembali takhta Mataram Islam. Kompeni bersedia membantu tapi dengan syarat. Akhirnya, Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi penerus tahta dengan gelar Amangkurat II. Disini kembali terjadi pemindahan pusat pemerintahan, kali ini menuju ke Kartasura yang berada di bagian timur ibukota lama.

Intervensi VOC dalam urusan kerajaan juga menimbulkan perang saudara antar kerabat keraton Mataram pada saat itu, dikarenakan masing-masing pihak saling mengklaim soal takhta yang sah. Dimulai pada Perang Takhta Jawa Pertama yang melibatkan Amangkurat III dan Pakubuwana I, Perang Takhta Jawa Kedua yang melibatkan Amangkurat IV dan pangeran-pangeran yang memberontak.

Terjadinya peristiwa Geger Pacinan di Batavia berefek pada migrasi etnis Tionghoa secara besar-besaran ke Jawa Tengah. Hal inilah yang kemudian mendorong pemberontakan bersama yakni etnis Jawa dan etnis Tionghoa melawan para penjajah di tahun 1740. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sunan Kuning yang kelak diangkat oleh sebagian pengikutnya menjadi Amangkurat V, dibantu oleh pasukan dari etnis Tionghoa dan mengajak Raden Mas Said, anak dari Pangeran Arya Mangkunagara yang merupakan saudara kandung lain ibu dari Pakubuwana II, penguasa Mataram saat itu.

Pakubuwana II berhasil mempertahankan gelarnya dengan bantuan VOC. Namun, keraton Kartasura hancur lebur dalam penyerangan tersebut. VOC juga meminta imbalan untuk bantuan yang diberikan, dimana Pakubuwana II harus melepaskan Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara dan Blambangan. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Panaraga pada tahun 1743.

Karena keraton Kartasura dirasa sudah tidak layak lagi, Pakubuwana II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya. Kali ini ia memilih desa Sala, wilayah di timur Kartasura yang berada di tepi sungai Bengawan. Disana Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Ki Gede Sala, sebesar 10.000 ringgit (gulden Belanda) untuk membangun istana Mataram yang baru. Di sinilah cikal bakal Keraton Surakarta Hadiningrat.

Situasi politik yang masih belum stabil setelah pemberontakan Sunan Kuning, membuat Pakubuwana II mengumumkan sebuah sayembara untuk menumpas Raden Mas Said dan dijanjikan sebuah hadiah. Konon, saat itu Raden Mas Said adalah panglima perang yang tak terkalahkan, bahkan dijuluki Pangeran Sambernyawa.

Tantangan ini diterima oleh Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II yang juga menjadi paman dari Raden Mas Said. Ia pun berhasil menumpas Raden Mas Said dan seharusnya bisa mendapatkan hadiah tersebut. Namun, Pakubuwana II dihasut oleh Patih Pringgalaya dan Baron van Imhoff, gubernur VOC saat itu untuk tidak memberikan hadiah tersebut demi menurunkan derajat Mangkubumi yang dikenal anti-VOC.

Kemelut tersebut semakin menjadi-jadi setelah dilakukannya perubahan dalam Perjanjian Panaraga oleh VOC, yang dimana perubahan tersebut mengharuskan Susuhunan untuk menyerahkan wilayah pesisir kepada VOC. Hal ini membuat Mangkubumi kecewa, dan situasi pun berbalik di mana ia keluar dari keraton pada tanggal 19 Mei 1746 dan bergabung dengan Raden Mas Said. Meski begitu, keluarnya Mangkubumi dari keraton bukan untuk memusuhi dan memberontak, melainkan untuk mempertahankan wilayah Mataram, khususnya wilayah pesisir.

Perlawanan dari Mangkubumi dan pengikutnya terus berlanjut hingga mangkatnya Pakubuwana II dan digantikan oleh anaknya, Pakubuwana III. Sepeninggal kakaknya, atas usul Raden Mas Said, Mangkubumi diangkat oleh pengikutnya menjadi Susuhunan di wilayah Kabanaran (Sukowati) menandingi Pakubuwana III, dengan Raden Mas Said sebagai patih. Sebab itulah Mangkubumi pernah dijuluki sebagai Susuhunan Kabanaran. Bergabungnya Mangkubumi dan Raden Mas Said menimbulkan kekuatan yang luar biasa, terbukti dengan ditaklukkannya kembali daerah-daerah pesisir yang sebelumnya telah dikuasai oleh VOC, bahkan wilayah-wilayah di bagian timur seperti Surabaya dan Madura pun juga ditaklukkan.

Kegagalan VOC melawan pasukan Mangkubumi menimbulkan berbagai tekanan. Akhirnya, mereka kembali memainkan intrik politik adu domba untuk memecah belah kekuatan Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC berhasil menghasut Raden Mas Said melalui Tumenggung Sujanapura untuk melepaskan diri dari pasukan Mangkubumi. Alhasil, Mangkubumi kelak harus berjuang sendirian melawan pasukan VOC, Surakarta, dan Raden Mas Said.

Disisi lain, situasi perang yang kurang menguntungkan membuat VOC menawarkan perjanjian damai kepada Mangkubumi. Maka ditandatanganilah Perjanjian Palihan Nagari yang dilakukan di Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan damai antar kedua belah pihak serta membagi Mataram dalam dua kekuasaan wilayah, dengan Nicholas Hartingh, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sebagai penengah. Pakubuwana III berhak atas wilayah timur Mataram dan tetap mempertahankan Surakarta dengan gelar Susuhunan Pakubuwana, sedangkan Mangkubumi berhak atas wilayah barat Mataram di seberang Sungai Opak yang kelak menjadi Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwana. Perjanjian ini juga mengakhiri kejayaan Mataram Islam selama beberapa abad.

Rupanya, perjanjian Giyanti tidak diterima dengan baik oleh Raden Mas Said, sehingga melakukan perlawanan terhadap VOC, Surakarta, dan Yogyakarta. Raden Mas Said berhasil memenangkan perlawanan ini, dan memunculkan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian tersebut, ia diangkat menjadi pangeran merdeka dengan gelar Adipati Mangkunagara, serta mendapat sebagian wilayah Surakarta bagian timur, yang kemudian dinamai dengan Kadipatèn Mangkunagaran.

Sekitar lima puluh empat tahun kemudian, wilayah Mataram kembali terpecah. Kali ini, kekalahan Yogyakarta dalam Geger Sepoy pada tahun 1813 membuahkan keputusan diangkatnya Pangeran Natakusuma, putra dari Hamengkubuwana I menjadi pangeran merdeka dengan gelar Adipati Paku Alam oleh pemerintah Inggris. Natakusuma berhak atas wilayah kemantren di timur Keraton Yogyakarta, dan beberapa bidang di pesisir Kulon Progo atau Karang Kemuning, dengan nama Kadipaten Pakualaman.

Sumber : wikipedia.org

iklan

Pewarta : Mas Raden

Gambar Gravatar
Tulis Deskripsi tentang anda disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *