BOJONEGORO – Maraknya acara prosesi wisuda siswa jenjang TK, SD, SMP hingga SMA, saat ini masih menjadi perdebatan bagi para orangtua di media sosial bahkan di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka, meminta agar acara wisuda tersebut ditiadakan.
Menyikapi fenomena tersebut melalui Suyanto Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan Kabupaten Bojonegoro juga turut angkat bicara.
Pasalnya, bagi sebagian besar masyarakat mereka menilai jika prosesi wisuda ala sarjana tersebut menelan biaya tak sedikit yang tentu membebani orang tua siswa di Kabupaten Bojonegoro, karena harus menyewa kebaya dan merias wajah.
Saat dikonfirmasi awak media portalistana.id pada, Senin (19/6/2023) menyampaikan bahwa fenomena ini menjadi banyak pro dan kontra lantaran selain ada penolakan juga ada orang tua yang juga menginginkan gelaran acara wisuda tersebut.
“Iya ini memang menjadi pro kontra mbak, karena memang ada sebagian orangtua yang menginginkan acara tersebut,”ungkapnya.
Menurut Suyanto selaku Sekdin Dinas Pendidikan pada umumnya, sebelum mengadakan prosesi purna siswa biasanya orangtua atau wali siswa terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan pada saat digelar rapat untuk wali murid.
Dengan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dengan para wali murid tersebut, maka akan ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun keberatan satu sama lain.
Meski demikian, Suyanto menghimbau kepada pihak sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro, agar tidak menggelar kegiatan yang memberatkan siswa ataupun wali murid.
“Biasanya sudah disepakati pada saat rapat orang tua wali siswa, tapi bagi kita yang terpenting jangan dengan acara tersebut jangan sampai memberatkan siswa,”katanya.
Lebih lanjut ungkap Sekdin menambahkan, bahwa permasalahan atau keluhan yang banyak dirasakan oleh para orangtua di Kabupaten Bojonegoro tersebut, akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, sehingga akan dilakukan pembenahan berikutnya.
“Masalah itu nanti akan menjadi evaluasi kita, ya karena juga banyak nya perubahan jaman jadi pada ikut semua istilahnya melok-melok. Dan untuk kelulusan saran saya harap biasa saja karena setelah kelulusan pasti mencari sekolah lagi dan butuh biaya lagi. Dan kami pihak dinas pendidikan akan selalu memantau keadaan selanjutnya,”imbuh orang yang pernah menjabat salah satu Kepala Bidang diDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro itu.
Disisi Akhir Sekdin Dinas Pendidikan itu juga menyampaikan dengan tegas untuk sekolah agar memikirkannya kembali lantaran kegiatan semacam itu juga tidak memiliki payung hukum jelas sehingga kedepannya tidak perlu diadakan kembali.
“Dan untuk acra tersebut itukan payung hukum ya tidak ada, jadi lebih baik tidak perlu diadakan lagi. Didalam penyerahan laporan kelulusan bisa saja melalui online, kan juga bisa, karena ada sekarang grub wassap dan lainnya. Ya saya rasa karena terlalu mengikuti jaman istilahnya biar tren lah ya seperti itu,”tutupnya.(Ayu/Prut/red)
