SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Yakni, bagaimana mengakselerasi pembangunan di daerah supaya lebih adil, merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai penyelenggara pemerintah, kita punya tanggung jawab utama, bagaimana menyejahterakan masyarakat Jateng, penanganan masalah kemiskinan ekstrem, pengangguran, inflasi, serta stunting,” kata sekda, saat menyampaikan amanat inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Tahun 2023, di Grhadhika Bhakti Praja, Sabtu (29/4/2023).
Menurutnya, persoalan inflasi merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Terlebih, inflasi di Jateng lebih banyak disumbang dari sektor beras, di mana sebenarnya Jateng merupakan lumbung beras. Karenanya, menjaga ketersediaan pangan menjadi kewajiban semua pihak, sehingga harga pangan dapat dikendalikan dan inflasi bisa ditekan.
Selain kemiskinan, pengangguran, dan inflasi, persoalan penting yang harus diatasi bersama adalah terkait penanganan stunting. Apalagi stunting pada ujungnya adalah bagaimana membangun generasi yang lebih cerdas, sehat, dan berkualitas. Sehingga berbagai program terus digencarkan, untuk memerangi kemiskinan ekstrem dan stunting di Jateng.
Dalam arahanya, sekda juga mengingatkan kepada semua ASN di Jateng, sebagai penyelenggara, pemerintah mempunyai kewajiban menyukseskan pilkada, pileg, dan pilpres. Sehingga pesta demokrasi berlangsung lancar, adil, dan terbuka. Karenanya, ASN harus selalu menjaga netralitas, dan tidak menjadi beban Bawaslu dalam mengawasi ASN.
“Dengan adanya otonomi daerah, dahulu menjadi momentum pertama kaitannya dengan pemilihan kepala daerah langsung. Sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yang pertama, yaitu pilpes dan pileg, kemudian pilkada serentak di seluruh Indonesia,” tandas sekda.(af/red)
