BOJONEGORO – Kabar berita yang beredar luas di masyarakat soal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 berbeda antara Pemerintah dengan Muhammadiyah dipastikan sudah diketahui khalayak sejak awal. Dari situlah, melalui Drs H. Sholikin Jamik, SH, MH, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Bojonegoro bidang Kebijakan Publik menyampaikan keterangan persnya, Kamis (19/4/2023)
Sholikin Jamik menyampaikan bahwa benar kemungkinan terjadinya perbedaan Idul Fitri 1444 H di tahun 2023 ini.
“Itu bukan karena metode hisab rukyatnya, tapi karena perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan,” ungkap Sholikin Jamik.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik ini menerangkan bahwa ada 2 kriteria penentuan awal bulan, yakni pertama, kriteria wujudul hilal, asal hilal sudah terwujud saat matahari terbenam berapapun derajatnya, maka besoknya sudah masuk awal bulan.
Kriteria ini mendasarkan dimana bulan lebih terlambat terbenam dari pada matahari. Inilah metode yang di gunakan Muhammadiyah, sehingga berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang di pedomani Muhammadiyah, saat matahari terbenam di tanggal 20 April 2023, hilal sudah berwujud dengan tinggi lebih 1 derajat (hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu, bulan berada di atas ufuk) sehingga Muhammadiyah memutuskan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, 21 april 2023
Kedua, kriteria MABIMS (Mentri Agama
Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) penentuan awal bulan dimana posisi hilal saat matahari terbenam sudah mencapai ketinggian 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat menurut kriteria imkanur rukyat atau visibilitas. Hilal MABIMS tidak mungkin terlihat hilal pada Jumat tgl 21 April 2023, karena itu awal Syawal di tetapkan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023
Berdasar hal tersebut, PD Muhammadiyah menghimbau kepada;
1. Warga Muhammadiyah di seluruh Bojonegoro di minta wajib melaksanakan keputusan persyarikatan dengan mengetahui ilmunya dengan keyakinan tanpa ada keraguan, dengan tetap menghormati golongan pemahaman lain yang tidak sama dengan Muhammadiyah dan dalam melaksanakan sholat Idul fitri di tanah lapangan harus di lakukan dengan tertib, rapi, menjunjung tinggi sopan santun dan harus taat hukum publik, hindari pikiran dan sikap merasa paling benar.
2. Kepada sesama umat Islam untuk saling menghormati dan menghargai serta tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan sesama umat islam.
3. Kepada Masyarakat Luas.
Hari Lebaran diperkirakan tidak akan sama, maka kepada seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan itu dengan baik, tak usah dibuat ruwet dan tak perlu dibesar-besarkan. Yang ingin merayakan lebaran tanggal 21 April 2023 dipersilahkan dan yang merayakan hari Sabtu, 22 April juga di persilahkan, asal tetap rukun dan tidak terjadi perpecahan.
4. Kepada Pemerintah.
Muhammadiyah memohon untuk memberi tempat di ruang publik agar warga Muhammadiyah melaksanakan keyakinannya, karena Muhammadiyah menyakini pemerintah bisa bersikap adil dan ihsan dalam perbedaan. Muhammadiyah memang mempunyai fasilitas untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri, tetapi yang di inginkan Muhammadiyah, Pemerintah hadir memberikan fasilitas publik milik seluruh golongan dan rakyat
“Muhammadiyah menyakini dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah, seperti sholat Idul Fitri di tanah lapang, karena melaksanakannya bagi Muhammadiyah adalah keyakinan,” tutup Sholikin Jamik. [Ids/red]
